SBY Memiliki Pengalaman 10 Tahun Berkuasa – Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menilainya ide Presiden Joko Widodo memindah kepemimpinan Tubuh Pengurusan Batam (BP Batam) ke Wali Kota Batam sangat politis.
Riza beragumen ide itu gulirkan di tahun politik serta mesti beres sebelum Pemilihan presiden 2019. Diluar itu, penunjukan wali kota menjadi penanggung jawab ikut dianggap politis.
” Lantaran dengan menempatkan pekerjaan serta manfaat BP Batam ke wali kota, sama juga menempatkan soal ekonomi ke politik. Wali kota itu jabatan politik, ” kata Riza waktu didapati di Jakarta, Sabtu (22/12) .
Diluar itu, dia menuding ada beberapa pihak di Istana yg mencampuri ketentuan Jokowi itu.
Riza memberi contoh masalah pengumuman ketetapan. Usai rapat hanya terbatas, Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan akan membubarkan BP Batam. Terus sesaat lantas menuturkan cuma akan lakukan perombakan.
” Jelas masalah BP Batam ada keperluan politik khusus serta bukti lemahnya Istana di pengaruhi genderuwo, ” ujar ia.
PDIP Sama
Di kesempatan yg sama, politisi PDIP Dwisunu Hanung Nugrahanto menyebutkan ada kemampuan politik di lingkaran Istana yg mempengaruhi ketentuan Jokowi.
Kemampuan politik itu, ujarnya, mempengaruhi ketetapan Jokowi hingga bukan kembali memperhitungkan faktor ekonomi, namun politis.
” Disaat masuk politik lokal, ada permainan politik yg menguntungkan satu partai khusus. Saya tak dapat menyebutkan ya, pemenang di kota itu, ” ujar pria yg akrab dipanggil Anton itu.
Wali Kota Batam sekarang merupakan Muhammad Rudi yg udah menjabat dua periode. Pada periode pertama dia diusung Demokrat, dan di paruh ke dua dia ganti ke NasDem.
Anton memperingatkan Jokowi tidak untuk terjerumus dalam permainan kemampuan politik itu. Dia risau Jokowi jadi bulan-bulanan lawan politik. Dia merekomendasikan untuk mengundur ide itu selesai Pemilihan presiden 2019.
” Jangan pernah berubah menjadi perkara besar, berubah menjadi satu skandal besar. Ini mesti di buka, dimengerti, ya mbok selesai Pemilihan presiden, ” ujar Calon legislatif PDIP di Dapil Jawa Barat VIII itu.
Awal mulanya, selesai rapat hanya terbatas, Jokowi hendak memutuskan akan mengubah kepengurusan BP Batam. Buat mengatasi dualisme di daerah Batam, karena itu jabatan itu diarahkan ke Wali Kota Batam.
Pengambilalihan kekuatan BP Batam direncanakan tuntas sebelum penutupan tahun ini. Tetapi, seluruhnya proses perizinan berupaya di Batam konsisten dapat dilaksanakan seperti biasa.
BP Batam sendiri mulai beroperasi pada 2007 terus selesai beralih bentuk dari Tubuh Otorita Batam. Masalah ini tertulis dalam Ketentuan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2007 mengenai Area Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas Batam.