Home / Berita Umum / Nufrianto Memaksa Melepas Celana Korban Sampai Ikat Pinggang Putus

Nufrianto Memaksa Melepas Celana Korban Sampai Ikat Pinggang Putus

Nufrianto Memaksa Melepas Celana Korban Sampai Ikat Pinggang Putus – Anggota KPU Kota Yogyakarta, RM Nufrianto Aris Munandar, dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Dia dapat dibuktikan melakukan perbuatan asusila yakni mencabuli seseorang wanita yang anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

Masalah itu berawal waktu wanita itu menumpang mobil Nufrianto pada seputar April 2018. Tidak diduga saja, Nufrianto mencium paksa wanita berulang-kali. Bukan sekedar itu, Nufrianto memaksa melepas celana korban sampai ikat pinggang korban putus.

Korban yang terasa harga dianya dihinakan serta dicemarkan, memberikan laporan masalah itu ke pimpinan KPU Kota Yogyakarta. Masalah ini lalu bersumber ke DKPP.

“Menjatuhkan sangsi pemberhentian masih pada Teradu R Nufrianto Aris Munandar sebagai Anggota KPU Kota Yogyakarta putusan dibacakan,” demikian lansir DKPP dalam situsnya, Kamis (11/4/2019).

Putusan itu dibacakan pada Rabu (10/4) tempo hari dengan ketua majelis Harjono. Dalam sidang DKPP, Nufrianto membetulkan dianya sempat minta mencium korban menjadi bentuk perasaan simpati pada korban menjadi single parent yang berusaha untuk menghidupi anak putri serta orang tuanya.

Nufrianto pun membetulkan, sempat memaksa korban terkait tubuh, sampai ikat pinggang korban putus serta kancing pakaian terlepas.

“Aksi Teradu begitu merendahkan martabat kemanusian wanita yang sepantasnya dilindungi dari aksi kekerasan baik fisik ataupun mental,” kata Ketua DKPP, Harjono.

Nufrianto, menurut DKPP, malah memakai serta manfaatkan peluang atas rekanan kuasa menjadi atasan untuk mengecoh korban dalam penuhi keinginan birahinya dengan beberapa cara menantang hukum berbentuk aksi pelecehan serta kekerasan seksual yang begitu merendahkan kehormatan serta martabat penyelenggara pemilu.

“Teradu dapat dibuktikan melanggar Masalah 6 ayat (3) huruf c serta huruf f juncto Masalah 12 huruf a serta b, juncto Masalah 15 huruf a serta d Ketentuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomer 2 tahun 2017 mengenai Kode Etik serta Dasar Tingkah laku Penyelenggara Pemilu. Dengan begitu dalil aduan Pengadu dapat dibuktikan serta jawaban Teradu tidak memberikan keyakinan DKPP,” pungkas Harjono.

About admin